Data Penduduk Indonesia Di Jual Cuma-cuma
279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online. Informasi ini berdasarkan cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah.
Melalui cuitan tersebut, kedua akun mengatakan ada data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual. Bahkan, data yang dibagikan tersebut termasuk orang meninggal dunia.
Kebocoran data tersebut, menurut pakar keamanan siber, Pratama Persadha, sangat disayangkan. Meskipun, data penduduk Indonesia memang sudah bocor sejak lama, tapi kali ini data tersebut diketahui dibagikan secara cuma-cuma.
Oleh sebab itu, Pratama mengatakan data dari file ini dapat digunakan pelaku kejahatan. Kendati dia melihat tidak ada data sangat sensitif, seperti kartu kredit, data tersebut tetap berisi informasi pribadi.
Berdasarkan penelusuran, Pratama mengatakan data sample sebesar 240MB ini berisi nomor identitas kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan data pribadi lainnya.
"Walaupun didalam file tidak ditemukan data yang sangat sensitif seperti detail kartu kredit, tapi dengan beberapa data pribadi yang ada, maka bagi pelaku penjahat dunia maya sudah cukup bagi untuk menyebabkan kerusakan dan ancaman nyata," tuturnya
Pratama menjelaskan, berbekal data tersebut, pelaku kejahatan dapat melakukan phishing atau rekayasa sosial untuk target korbannya. Pelaku kejahatan dapat menggabungkan informasi ini dengan kebocoran data lain untuk membuat profil terperinci calon korban.
"Dengan informasi seperti itu, mereka dapat melakukan serangan phising dan rekayasa sosial jauh lebih meyakinkan, melakukan pencurian identitas terhadap orang-orang yang informasinya telah terungkap di forum peretas," tuturnya melanjutkan.
Kemkominfo Investigasi
Menurut juru bicara Kemkominfo, Dedy Permadi, tim Ditjen Aptika sampai saat ini masih terus melakukan penelusuran. Namun hingga malam ini, pukul 20.00, tim belum bisa menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah masif.
"Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar.
Penelusuran maupun penyelidikan soal kebocoran data ini pun masih terus dilakukan secara mendalam, lalu perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan nanti. Kemkominfo juga masih berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kemkominfo meminta agar seluruh penyedia platform digital dan pengelola data pribadi untuk semakin meningkatkan upaya menjaga keamanan data pribadi yang dikelola dengan mentaati ketentuan perlindungan data pribadi serta memastikan keamanan sistem operasi," ujar Dedy lebih lanjut.
Di samping itu, Kemkominfo juga mengajak seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan waspada dalam melindungi data pribadinya. Salah satunya adalah dengan tidak membagikan data pribadi pada pihak yang tidak berkepentingan.
Selain itu, masyarakat juga diminta memastikan syarat dan ketentuan layanan yang digunakan, secara berkala memperbarui password akun yang dimilikinya, serta memastikan sistem keamanan perangkat yang digunakan selalu termutakhir.
BPJS Kesehatan
Sebagai informasi, 279 juta data penduduk Indonesia diduga telah dibobol dan dijual di forum online diprediksi berasal dari institusi pemerintah yakni BPJS Kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, menyebut BPJS Kesehatan tengah melakukan penelusuran untuk memastikan apakah data yang diduga bocor berasal dari sistemnya.
"Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.
Iqbal lebih lanjut mengatakan, pihaknya mengerahkan tim khusus untuk melakukan pelacakan dan sesegera mungkin menemukan sumbernya.
Kendati demikian, Iqbal juga menegaskan BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dan melindungi data dengan sebaik-baiknya.
"Dengan big data kompleks yang tersimpan di server kami, kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS," katanya.
Iqbal juga menyebut, secara rutin pihaknya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memberikan perlindungan data yang lebih maksimal.